Makassar — Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI) resmi melaksanakan pelantikan Pengurus HATHI Cabang Sulawesi Selatan periode 2024–2027 yang dirangkaikan dengan Seminar Nasional, pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2026 di Aula Bili-Bili BBWS Pompengan Jeneberang, Makassar.
Pelantikan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran HATHI Sulsel dalam mendukung ketahanan air, pangan, dan energi, seiring dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan sumber daya air (SDA) baik di tingkat daerah maupun nasional. Ketua HATHI Cabang Sulawesi Selatan, Dr. Heriantono Waluyadi, S.T., M.T., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada kepengurusan sebelumnya yang telah membangun fondasi organisasi yang kuat. Ucapan terima kasih kepada Suryadarma Hasyim, S.T., M.T. beserta seluruh jajaran pengurus atas dedikasi dan kontribusinya.
“Terima kasih atas pondasi dan solidaritas profesionalisme organisasi yang telah menjadikan HATHI Cabang Sulsel sebagai cabang yang terus memberikan kontribusi dan manfaat, baik untuk Sulawesi pada khususnya maupun Indonesia pada umumnya,” ujarnya. Juga menegaskan bahwa kepengurusan baru akan melanjutkan program-program yang telah berjalan dengan baik, sekaligus mengembangkan program baru yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.
“Kami berharap program kerja ke depan tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan aktual, perkembangan keilmuan, serta dinamika kebijakan di bidang sumber daya air,” tambahnya.
Sambutan Ketua Umum HATHI, Ir. Bob Arthur Lombogia, M.Si. disampaikan oleh Bapak Ir. Birendrajana, MT. sebagai Ketua III: Bidang TIK, Kehumasan, dan Pengabdian Masyarakat. Dalam sambutannya, Ketua Umum HATHI menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya air saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat perubahan iklim dan tekanan kebutuhan manusia. Ketua Umum HATHI menyoroti tiga isu utama yang menjadi perhatian, yaitu kuantitas, kualitas, dan kontinuitas air, yang sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan dan energi.
Menurutnya, kondisi tersebut menuntut inovasi dalam pengelolaan sumber daya air, termasuk pemanfaatan teknologi seperti otomatisasi dan kecerdasan buatan (AI), serta penerapan smart water management berbasis data dan digitalisasi. Selain itu, ia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor sebagai kunci utama. “HATHI berkomitmen menjadi jembatan antara dunia akademik, praktisi, dan pemerintah, untuk mendorong pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dan berdampak luas,” ungkapnya .
Melalui pelantikan ini, HATHI Cabang Sulawesi Selatan diharapkan semakin aktif dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia, mengembangkan keilmuan, serta memberikan kontribusi nyata dalam mendukung ketahanan air, pangan, dan energi secara berkelanjutan. Dalam rangkaian kegiatan ini, diakhiri dengan “Seminar Tantangan Pengelolaan Sumber Daya Air Menghadapi Cuaca Ekstrim di Provinsi Sulawesi Selatan” yang menghadirkan berbagai narasumber kompeten, membahas isu-isu strategis seperti banjir, kekeringan, distribusi air, serta adaptasi terhadap perubahan iklim di Sulawesi Selatan.
Seminar dipandu oleh Moderator Prof. Ir. Sugiarto, S.T., M.T., Ph.D., Ketua Jurusan Teknik Sipil – PNUP (Politeknik Negeri Ujung Pandang). Dengan Para Pembicara, Pertama Ayi Sudrajat, S.P., M.Si., Kepala BMKG Stasiun Klimatologi Sulawesi Selatan. Kedua, Dr. Ir. M. Bakti, S.T., M.T., Kepala Subdirektorat Operasi Air Tanah, Air Baku, Irigasi dan Rawa – Ditjen SDA. Ketiga. Dr. Eng. Ir. Mukhsan Putra H., S.T., M.T., Ketua Program Studi Magister Manajemen Bencana Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Keempat, Dr. Heriantono Waluyadi, S.T., M.T., Kepala BBWS Pompengan Jeneberang.
Seminar ini mengungkapkan bahwa karakteristik iklim Sulawesi Selatan tergolong unik dan kompleks. Dalam satu waktu, suatu wilayah dapat mengalami musim kemarau, sementara wilayah lainnya justru diguyur hujan. Kondisi ini menjadikan pengelolaan air tidak bisa dilakukan dengan pendekatan tunggal, melainkan harus berbasis data dan pemahaman spasial yang mendalam.
BMKG menjelaskan bahwa musim kemarau umumnya berlangsung mulai April hingga September, dengan puncak pada Agustus dan September. Sementara musim hujan biasanya dimulai pada Oktober hingga November. Meski demikian, beberapa wilayah di bagian utara Sulawesi Selatan cenderung mengalami hujan sepanjang tahun. Di sisi lain, fenomena El Niño yang diprediksi berada pada kategori lemah hingga moderat tetap berpotensi memengaruhi ketersediaan air secara signifikan.
Perubahan iklim disebut telah meningkatkan intensitas kondisi ekstrem. Ketika hujan turun, curahnya menjadi sangat tinggi, sementara pada musim kemarau, kekeringan menjadi lebih parah. Kondisi ini diperparah oleh sejumlah tantangan lain, seperti keterbatasan data hidrologi, minimnya anggaran, serta infrastruktur yang masih mengacu pada standar desain lama. Selain itu, lemahnya koordinasi antarinstansi juga menjadi kendala dalam upaya pengelolaan yang optimal.
Dalam konteks tersebut, para narasumber menekankan pentingnya pendekatan mitigasi sebagai langkah utama. Investasi pada mitigasi dinilai jauh lebih efisien dibandingkan penanganan pascabencana. Setiap satu satuan biaya yang dikeluarkan untuk mitigasi bahkan dapat menghemat hingga empat hingga enam kali lipat biaya pemulihan.
Dari sisi teknis, pengelolaan sumber daya air di Sulawesi Selatan saat ini mengacu pada empat wilayah sungai utama, yakni Pompengan–Larona, Sadang, Walanae–Cenranae, dan Jeneberang. Masing-masing wilayah telah memiliki dokumen pola dan rencana pengelolaan yang menjadi acuan dalam distribusi dan pemanfaatan air. Pemerintah juga telah menetapkan rencana alokasi air tahunan melalui Kementerian PUPR sebagai dasar pengaturan kebutuhan berbagai sektor.
Upaya pengendalian tidak hanya dilakukan melalui pembangunan fisik, seperti bendungan, tanggul, normalisasi sungai, dan kolam retensi, tetapi juga melalui pendekatan nonfisik. Pengendalian tata guna lahan serta sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, dan instansi terkait menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan sistem hidrologi, termasuk di wilayah daerah tangkapan air.
Dalam menghadapi potensi bencana, kesiapsiagaan terus diperkuat. BBWS telah membentuk tim satuan tugas yang siaga di setiap wilayah sungai, dilengkapi dengan peralatan dan material darurat yang tersedia selama 24 jam. Selain itu, sistem telemetri digunakan untuk memantau curah hujan dan tinggi muka air secara real-time, sehingga respons terhadap potensi bencana dapat dilakukan lebih cepat dan tepat.
Salah satu infrastruktur kunci yang menjadi perhatian adalah Bendungan Bili-Bili, yang memiliki peran strategis dalam pengendalian banjir dan penyediaan air saat musim kemarau. Pengaturan aliran keluar (outflow) bendungan ini menjadi krusial karena berkaitan langsung dengan kebutuhan air baku, irigasi, hingga pembangkit listrik tenaga air.
Meski berbagai upaya telah dilakukan, sejumlah persoalan masih membutuhkan solusi konkret, seperti banjir yang kerap terjadi di kawasan permukiman tertentu akibat kondisi topografi yang berbentuk cekungan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan teknis perlu diintegrasikan dengan perencanaan tata ruang yang lebih komprehensif.
Menutup rangkaian kegiatan, para peserta sepakat bahwa kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem tidak hanya bergantung pada kekuatan infrastruktur, tetapi juga pada sistem, koordinasi, dan kecepatan respons. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam memastikan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan di tengah dinamika perubahan iklim yang semakin tidak menentu. (HATHI Sulsel 11/04/2026)
